Partisipasi Politik Pilkada Serentak 2020 Di Sumatera Barat Dalam Perspektif Komunikasi

WWW.SIRAJULFUADZIS.COM, – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah momentum berharga dalam demokrasi, memperjuangkan suara rakyat untuk memilih pemimpin untuk masa jabatan lima tahun. Dalam Pilkada, tentu butuh partisipasi politik dari masyarakat agar semuanya punya kontribusi melek terhadap politik.

Komunikasi merupakan senjata utama dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat, agar ikut berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, peneliti melihat perlu adanya kesadaran komunikasi KPU kepada masyarakat untuk pengetahuan tentang Pilkada yang akan diselenggarakan.

Kejayaan sebuah bangsa, akan dilihat dari tingkat partisipasi politik suatu daerah yang memanfaatkan suara mereka untuk memilih pemimpin yang dianggap layak, untuk mengurus suatu daerah. Momentum ini, perlu didukung oleh komunikasi yang bisa memberikan wawasan politik dan pembenahan partai yang sehat kepada masyarakat.

Tahun 2020 akan menjadi tahun bersejarah dalam perkembangan demokrasi di Sumatera Barat, karena tahun depan merupakan kedua kalinya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan. Setelah pelaksanaan serentak pertama kali pada tahun 2015 (Febriani, 2015: 1), yang mengantarkan Irwan Prayitno menjadi Gubernur dan Nasrul Abit menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Pilkada tidak lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (KPU Sumbar), calon kepala daerah dan partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS), jumlah penduduk Sumatera Barat adalah 5.441.197 orang, Sedangkan infomasi yang peneliti dapat dari Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat penduduk sejumlah 5.542.994 orang per September 2019.

Menurut pegawai Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat bahwa memang ada perbedaan dengan data yang dilansir oleh BPS pada website resminya. Karena BPS mengambil data secara proyeksi, sedangkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan data berdasarkan data pencatatan per orang. Tetapi tetap , BPS akan mengambil data dari catatan sipil sebagai rujukan, dan tentu dari jumlah 5.542.994 orang belum semua yang mendapatkan hak pilih.

Data tersebut menjadi acuan penting untuk KPU Sumbar, dalam memberikan informasi Pilkada kepada pemilih aktif atau masyarakat yang sudah punya hak pilih. Komunikator  yang punya wewenang luas untuk memberikan edukasi, informasi Pilkada kepada masyarakat Sumatera Barat adalah KPU Sumbar, di mana posisinya sebagai pusat strategis penyampaian pesan-pesan politik, melek politik agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi Pilkada.

Sembilan belas KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat juga akan ikut melancarkan Pilkada serentak nantinya. Perlu ada kolaborasi yang senada antara informasi yang dikeluarkan KPU Sumbar dengan KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan informasi.

Berangkat dari data tersebut, peneliti memandang KPU Sumbar menjadi komunikator dalam event Pilkada serentak 2020, Komunikator politik calon kepala daerah lebih serius mengajak masyarakat berpartisipasi, Masyarakat sebagai komunikan mendapatkan penerima pesan, sosialisasi dan infromasi Pilkada serta mengajak ke tempat pemungutan suara (TPS).

Masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi Indonesia, khususnya dalam partisipasi politik Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat mendatang. Dalam agenda tersebut, peneliti mengkaji dari perspektif komunikasi. Peneliti memahami partipasi politik ini penting dikaji secara mendalam, sebab akan berpengaruh kepada tingkat pemilih aktif yang terlibat pada Pilkada 2020.

Jika merujuk kepada tingkat partisipasi politik Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Masyarakat Sumatera Barat berpartisipasi sebesar 78,98% dan kemudian dibulatkan menjadi 79,0% yang telah dirangkum dari sembilan belas kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Informasi partisipasi tersebut peneliti dapat dari website resmi sumbar.kpu.go.id, angka itu cukup fantastis, masyarakat Sumatera Barat punya kesadaran politik. Masih ada sekitar 21% masyarakat Sumatera Barat yang perlu diperhatikan oleh KPU Sumbar memberikan edukasi politik.

Menyoal partisipasi politik, Asrinaldi dalam bukunya, Politik dan Pemerintahan di Sumatera Barat (Asrinaldi, 2018 : 50) mengemukakan bahwa, masalah yang selalu menghantui penyelenggara Pilkada adalah rendahnya angka partisipasi pemilih. Kekhawatiran itu beralasan, karena salah satu indikator Pilkada ini berhasil atau tidak terletak pada kehadiran pemilih di hari pencoblosan.

Menurutnya Jika angka kehadiran pemilih pada hari pencoblosan rendah, artinya Pilkada dianggap tidak berhasil diselenggarakan pemilih. Peneliti memahami, untuk mengantisipasi kejadian demikian pada hari pencobolosan Pilkada 2020, perlu adanya komunikasi yang ekstra oleh KPU Sumbar menyusun strategi agar partisipasi politik meningkat signifikan.

Komunikasi politik dari calon kepala daerah juga berpengaruh kepada partisipasi pollitik, bagaimana pesan-pesan politik bisa efektif disampaikan agar pemilih berbondong-bondong datang di hari pencoblosan.

Astrid S. Susanto (Zaenal Mukarom, 2016 : 41) mendefinisikan komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik.

Sementara itu model komunikasi Lasswell, yaitu who (siapa), say what (mengatakan apa), in which channel (melalui saluran apa), to whom (kepada siapa), with what effect (dengan akibat apa) juga mendukung calon kepala daerah memberikan komunikasi politik, dengan mengenalkan identitasnya agar masyarakat tertarik untuk datang dan memilih saat pencoblosan. Agenda demikian yang dilakukan kampanye politik dalam berbagai skala yang digunakan oleh para komunikator politik.

Dalam komunikasi, para calon kepala daerah menggunakan media menyampaikan ide dan gagasan mereka dalam politik, memberikan konten yang menarik untuk terciptanya ruang ketertarikan kepada publik untuk memilih.

Pada hal ini perlu direncanakan dengan matang, dalam komunikasi yang dibangun oleh KPU Sumbar memberikan informasi menarik, Komunikator Politik, peneliti akan bahas dalam pembahasan. Dengan membuat brand image positif KPU Sumbar, yang membuat kepercayaan publik mau ikut dan terlibat dalam partisipasi politik.

Membaca kecenderungan generasi saat ini, Milenal (sebutan generasi yang lahir dari 1980-1995) lebih akrab dengan ponsel pintar yang punya koneksi dengan internet. Era digital ini, KPU Sumbar memberikan informasi secara efektif lewat media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik, dengan cara mengenalkan partai dan siapa calon yang diusung pada Pilkada 2020.

Berbagai upaya dan tantangan yang ada pada partisipasi politik kekinian, perlu diperhatikan oleh tiga elemen ini : KPU Sumbar, Calon Kepala Daerah dan Masyarakat saling mendukung suksesnya Pilkada Sumatera Barat tahun 2020. Penelitian partisipasi politik Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat Dalam Perspektif Komunikasi belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, setelah peneliti mengamati lewat pencarian kata kunci di internet.

Melihat permasalahan yang ada, peneliti ingin melihat bagaimana partisipasi politik Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat?, melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap Pilkada serentak serta mengetahui strategi yang harus digunakan oleh KPU Sumbar menurut pandangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan dan kontribusi kepada ketiga elemen yang telah peneliti paparkan sadar terhadap penggunaan kekuatan komunikasi. Kerja sama memberikan warna terbaik, dalam pesta demokrasi Sumatera Barat memilih kepala daerah.

Penelitian ini memberikan manfaat kepada KPU Sumbar, Calon Kepala daerah menyampaikan pesan, dengan penyampaian lebih kreatif menarik masyarakat berpartisipasi dalam ranah politik.

REVIEW LITERATURE / THEORY

  1. LITERATURE

Sebagai bahan pembanding peneliti telah membaca sejumlah penelitian tentang partisipasi politik dan perspektif komunikasi di bidang politik dan komunikasi yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam bentuk tesis dan jurnal. Adapun penelitian yang telah peneliti baca sebagai berikut :

Pertama,  Tesis berjudul Personal Branding Irwan Prayitno dan Nasrul Abit Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015. Sebuah tesis karya Febriani, Alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, yang dilakukan pada tahun 2016. Penelitian tersebut mengungkap bagaimana pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit melakukan personal branding sehingga memenangkan Pilkada serentak Sumatera Barat tahun 2015. Febriani sebagai peneliti melihat bagaimana komunikator dalam membangun personal branding.

Dalam karyanya, menggunakan metode pendekatan kualitatif sama dengan yang akan peneliti lakukan. Kesamaan lainnya adalah bagaimana partisipasi politik hadir dari personal branding calon kepala daerah.

Kedua, Jurnal yang berjudul Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum karya Eko Hary dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara Jakarta. Penelitian tersebut diterbitkan pada tahun 2013 oleh Jurnal Kajian Komunikasi, tentang dinamika komunikasi politik dan Pemilihan Umum bertujuan untuk memberi gambaran tentang dinamika komunikasi politik dalam rangka menghadapi pemilihan umum. Kesamaan yang peneliti temui, pembahasan yang mengemukakan bahwa KPU menjadi penentu arah perkembangan partisipasi politik, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan komunikasi politik sebagai grand theory. Hal yang membedakan adalah, fokus kepada kajian pemilihan umum legislatif, sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji Pilkada.

Ketiga, Jurnal Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial karya Loina Lalolo Krina Perangin-angin dan Munawaroh Zainal. Mereka berasal dari Universitas Swiss German, jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2018 oleh Jurnal ASPIKOM. Dalam penelitian tersebut, mengidentifikasi jaringan sosial para pemilih pemula di dalam media sosial serta pengaruhnya pada partisipasi politik.

Jurnal tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang menjelaskan partisipasi politik pemula di Media Sosial, metode pendekatan yang dilakukan sama dengan metode pendekatan yang peneliti gunakan.

Dalam teraturnya penelitian ini, peneliti menguraikan teori-teori yang relevan untuk membimbing penelitian ini, berikut teori yang digunakan :

  1. Partisipasi Politik

Huntingntong dan Nelson (Mukarom, : 213) menjelaskan lima bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik keikutsertaan warga negara untuk memengaruhi proses-proses politik : pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, contacting dan violence.

Partisipasi politik melihat bagaimana pemilih, berperan pada Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat.

  • Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Menurut (Asrinadi, 2018: 119) Menjelang pencalonan Pilkada, jumlah kunjungan ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik semakin meningkat. DPP melayani tamu elite-elite yang ingin mencalonkan diri jadi kepala daerah, dengan menggunakan negosiasi dan kesepakatan-kesepakatan tertentu.

Asrinaldi, sangat menyayangkan pencalonan demikian mendapat restu hanya dari segelintir elite DPP itu justru bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan. Pemilihan kepala daerah serentak, dimulai sejak tahun 2015 Ia menilai belum menjadi solusi efisiensi penyelenggaraan Pilkada.

  • Komunikasi Politik

Dalam komunikasi politik, sesungguhnya setiap aspek memiliki peran tersendiri, walaupun tetap memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam aplikasinya. Lima komponen dalam komunikasi politik tersebut menyangkut (1) komunikator politik, (2) pesan politik (3) media yang digunakan dalam komunikasi politik, (4) khalayak komunikasi politik, dan (5) Akibat yang ditimbulkan dari komunikasi dalam politik. (Nimmo, 2007: 114).

Bersamaan dengan itu, dibawah kajian komunikasi politik ada peran Public Relations Politik, Menelaah kepada media baru, (Gun-Gun Heryanto, : 69) pekerjaan PR di era digital punya pengaruh yang sangat besar. Peran media baru tidak serta merta menggantikan kahanan media lama secara cepat.

Pada situasi ini, PR Politik dapat digunakan oleh kandidat kepala daerah dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, yang bisa meningkatkan partisipasi politik.

  • Branding

Dalam (Anshari, 2013: 69) menurutnya branding menggunakan new media yang diwakili oleh media sosial dapat berefek positif untuk perusahaan maupun dalam kasus ini adalah lembaga KPU Sumbar atau personal branding kandidat.

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Sumatera Barat yang sudah punya hak pilih. Objek penelitian yang dikaji dalam penelitan adalah partisipasi politik dalam Pilkada 2020 Serentak di Sumatera Barat mendatang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif  dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, dalam (Kriyantono, 2014 : 58) menjelaskan bahwa periset mewancarai subjek riset untuk mendeskripsikan makna cantik. Terjadi dialog bebas antara periset dan masing-masing subjek riset tentang makna cantik. Hasil dialog ini kemudian diintrepretasikan oleh periset dengan bantuan-bantuan teori yang relevan.

Peneliti menjelaskan tetang realitas dan temuan-temuan yang didapatkan dalam mengkaji tentang permasalahan yang ada dalam penelitian. Sehingga menghasilkan makna yang bisa digambarkan, serta dimaknai oleh peneliti.

Peneliti menggunakan paradigma kontruktivisis, Dalam (Creswell, 2017 : 10)  meyakini bahwa individu-individu selalu berusaha memahami dunia di mana mereka hidup dan bekerja. Peneliti berusaha mengandalkan sebanyak mungkin pandangan partisipan tentang situasi yang tengah diteliti.

Partsipan akan melihat bagaimana tentang masalah yang ada, kemudian memberikan persepsi mereka terhadap realitas yang dialami dan pernah dirasakan secara langsung lewat pengalaman. Adapun untuk analisis data, peneliti melakukan metode analisis domain. Menurut Bungin (Kriyantono, 2014 : 200), teknik analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran-gambaran objek riset secara umum atau menganalisis di tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek riset tersebut. Peneliti memahami, teknik tersebut bertujuan mendapatkan gambaran umum terkait permasalahan yang diteliti.

Pada subjek penelitian ini, peneliti mewancari subjek berdasarkan beberapa kriteria yang peneliti uraikan sebagai berikut :

  1. Masyarakat Sumatera Barat.
  2. Berusia 17-50 tahun.
  3. Pernah terlibat partisipasi politik.
  4. Pengguna media sosial.

Adapun untuk memperkuat penelitian, peneliti melakukan dokumentasi dengan melihat kepada media, buku yang membahas tentang Pilkada serentak 2020 secara umum dan Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat.

Sedangkan untuk validasi data dengan analisis triangulasi teori. Triangulasi menurut (Kriyantono: 2014, 72) memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan riset, analisis data yang lengkap supaya hasilnya komperhensif. Disini peneliti menampilkan empat teori yang dipadu dan dianggap relevan dengan penelitian yang berbasis partisipasi politik dan komunikasi.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam kegiatan penyiaran informasi politik, menyampaikan pesan-pesan politik melewati media massa dan media online termasuk bagian dari efektifitas pemberitahuan peristiwa politik cepat dikenal oleh masyarakat. Seperti halnya persiapan Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat, memerlukan kekuatan komunikasi menguasai 21% masyarakat yang belum ikut partisipasi politik berdasarkan pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Meskipun menurut data BPS, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat 2018 dalam dokumen bernomor No. 48/08/13/Th. XXII, 05 Agustus 2019 menyatakan bahwa IDI Sumatera Barat masih tetap berada di kategori sedang. Berdasarkan data ini, butuh usaha maksimal yang dilakukan oleh KPU Sumbar mengenalkan demokrasi dan branding lembaganya demi terciptanya demokrasi yang baik di Indonesia.

Branding merupakan instrument penting dalam Pemilu tahun ini, di mana KPU Pusat selalu memberitakan tanggal Pemilu 17 April 2019 lewat iklan di media massa, lewat konten kreator, dan media sosial melakukan branding agar masyarakat ingat dan datang ke TPS. Belajar dari pesta demokrasi Pemilu demikian, setidaknya menjadi pijakan bagi KPU Sumbar menjadikan branding bagian dari strategi menyampaikan informasi.

Terlebih dana Pilkada tidak murah, menurut data Bawaslu RI mencatat biaya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 di 269 daerah kabupaten kota dan provinsi menghabiskan anggaran sebesar Rp. 6, 745 triliun (Asrinaldi, 2018 : 63). Sedangkan untuk saat ini, informasi yang didapatkan dari surat kabar Padang Ekspres terbitan tanggal 30 Oktober 2019, dana hibah Pilkada Sumbar 2020 capai Rp. 131 miliar. Semula anggaran yang diajukan adalah Rp. 137 miliar, namun yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Ketua KPU Sumbar hanya sebesar Rp. 131 miliar di Rumah Gubernur Sumbar.

Meskipun masih ada perbincangan, bahwa pemerintah daerah mengajukan pendanaan Pilkada menggunakan APBN, seperti yang diberitakan oleh Padang Ekspres kamis 7 November 2019. Peneliti mengutip pemberitaan surat kabar Kompas, bahwa kekuatan modal juga dapat berpotensi mengusik Pilkada 2020, seperti yang disampaikan oleh Ramses Lalongkoe saat dialog “Pilkada Serentak dan Tantangan Membangun Daerah” Rabu 6/11/2019 di Jakarta.

Melihat demikian rumit persoalan dana, peneliti memandang perlu adanya keseriusan dalam branding, setidaknya ada anggaran khusus disediakan untuk publikasi/branding, persiapan KPU Sumbar punya waktu yang sedikit untuk menentukan branding “ingat KPU Sumbar, ingat Coblos tanggal berapa hari H pencoblosan” atau slogan pendek yang dibuat lebih kreatif agar mudah diingat. Perhatian ini mengacu kepada hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan, mereka mempunyai pemikiran KPU Sumbar perlu merencanakan branding dengan matang pada Pilkada serentak 2020.

Memanfaatkan media sosial dan komunikasi politik era digital ini punya potensi besar merebut perhatian publik.  Menurut  (Wiguna, 2014 : 150) pada era sebelum digital, para aktor terhubung satu sama lain dalam hubungan komunikasi massa politik. Namun saat ini, KPU Sumbar sebagai lembaga aktor politik dapat bermain dalam panggung sebagai sumber, komunikator dan jurnalis. Sedangkan masyarakat Sumatera Barat sebagai penerima pesan (komunikan).

Pada era ini masyarakat dapat tidak hanya sebagai penerima pesan, mereka punya peran dalam pembentukan opini secara langsung lewat media sosial berlaku sebagai editor, jurnalis, media yang bisa menyampaikan pesan-pesan agar yang belum punya partisipasi politik menentukan keberadaan masyarakat yang belum tertarik ikut Pilkada menjadi tertarik menentukan nasib kepala daerah. Wiguna mengungkapkan dalam jurnalnya, bahwa media sosial memainkan peranan penting pada Pemilu, Pilkada DKI Jakarta dan Bandung, Ia juga menaksir akan memainkan peranan penting komunikasi politik di masa mendatang.

PERSIAPAN BRANDING KPU SUMBAR

KPU Sumbar sudah seharusnya memanfaatkan media sosial dalam menarik partisipasi politik pada Pilkada 2020, hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan yang memberikan tanggapan terhadap strategi agar partisipasi politik semakin meningkat di Sumatera Barat.

Peneliti melihat ada kesamaan dari pemikiran informan yang diwawancarai, mengungkapkan bahwa branding KPU sebagai lembaga harus lebih maksimal menginformasikan Pilkada serentak 2020, sehingga menarik partisipasi plitik masyarakat Sumatera Barat, berkaca dari Pemilu sebelumnya yang menggunakan media sosial sebagai wadah penyampain informasi Pemilu.

Berikut peneliti paparkan pandangan Ahmad Yaser umur (20 tahun), seorang mahasiswa yang berasal dari kabupaten Padang Pariaman. Mengemukakan pandanganya agar KPU Sumbar punya kampanye yang baik dan penggunaan media sosial.

 “Menurut saya yang perlu dilakukan oleh KPU Sumbar, dalam Pilkada mendatang ini diperlukannya kampanye yang baik untuk masyarakat agar mereka tahu, lebih tepatnya kapan akan dilaksakan Pilkada tersebut, kemudian diperlukan juga kampanye di media sosial agar menjangkau masyarakat milenial serta dapat meningkatkan kemauan dari milenial, untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020”

Ungkapan yang disampaikan oleh Yaser, untuk Pilkada mendatang perlu ada kampanye yang baik seperti adanya kejelasan tanggal Pilkada, sehingga masyarakat dapat mengingat tanggal tersebut sebagai momen penting untuk dapat hadir. Seperti yang peneliti alami saat Pemilu 2019, ketika masih merantau di Jakarta, dengan mengetahui tanggal politik peneliti pernah merencanakan untuk kembali ke kampung halaman di Pesisir Selatan untuk melakukan partisipasi politik dengan cara mencoblos kandidat politik.

KPU melakukan branding tanggal, juga fokus menyebarkan informasi secara sistematis pada persiapan Pilkada. Selain pernyataan terkait pentingnya media sosial juga diperlukan sosialisasi lewat agen-agen yang memberi informasi Pilkada untuk wilayah yang belum tersentuh internet di Sumatera Barat. Seperti yang diungkap Andi (bukan nama sebenarnya). Andi merupakan seorang mahasiswa yang berasal dari Solok Selatan umur (20 tahun).

“Menurut saya Pilkada serentak di tahun 2020 besok, alangkah lebih baiknya untuk KPU daerah supaya melakukan inovasi-inovasi baru di mana di dunia digital ini kan sangat berkembang, jadi bisa dikembangkan di media sosial seperti facebook, instagram, atau pun group WA dengan akun resmi KPU Daerah. Kemudian selain itu, juga menyampaikan di radio atau pun televisi daerah sehingga menyadarkan masyarakat berlomba-lomba menuju TPS. Kemudian Pilkada serempak diharapkan kepada KPU Daerah, lebih banyak melakukan publikasi kepada masyarakat terkhusunya di daerah terpencil. Karena walaupun sekarang sangat berkembang teknologi digital seperti hp. Namum di daerah terpelosok, sering kali terkendala seperti jaringan, sehingga mempersulit akses untuk memperoleh informasi mengenai Pilkada serentak 2020 besok. Dengan demikian hendaknya pemerintah mengutus agen-agen untuk Pilkada besok untuk warga yang tidak mendapatkan informasi dari media sosial tersebut. Seperti mengadakan adanya pertemuan dimulai dari jorong, terus kecamatan, atau pun di kabupaten”

Kesadaran Andi, memberikan pandangan kepada KPU Sumbar melakukan inovasi-inovasi kreatif, punya seni dalam menyampaikan untuk pemerataan informasi di Sumatera Barat menggunakan media massa maupun media online. Sehingga munculnya kesadaran masyarakat, berpartisipasi politik bisa menyeluruh dari berbagai jorong, kecamatan dan sembilan belas kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

Pengguaan media sosial adalah salah satu yang penting dilakukan oleh KPU Sumbar dalam branding, senada dengan apa yang disampaikan informan sebelumnya. Memang kekuataan informasi sedang marak di media sosial. Maka dari itu, perlu branding yang inovatif memberikan pengetahuan Pilkada 2020. Jika melirik kepada penggunaan media instagram oleh KPU Sumba masih belum maksimal, bisa dilihat dari jumlah followers dan belum adanya digital sistem.

Dari tampilan instagram KPU Sumbar dapat kita analisa, ada 372 postingan, 1.372 followers dan 104 following. Dengan rata-rata like (suka) foto di angka 50  dan rata-rata video yang telah ditonton sekitar 200 tayangan. Sekelas media informasi provinsi, peneliti mengamati jauh dari adanya keseriusan memberikan informasi yang menarik dan menjadi pusat perhatian dari jumlah penduduk yang ada di Sumatera Barat.

Description: Description: Description: Description: E:\KPU FISIP\REFERENSI\KPU SUmbar.jpg

Gambar 1. Tampilan profil instagram KPU Sumbar

Persiapan Pilkada juga akan diingat oleh masyarakat, apabila konten politik menngajak partisipasi politik diulang terus menerus dan bekesinambungan. Ini merupakan bagian dari branding yang menekankan akan pentingnya pengetahuan orang ketika mengingat KPU Sumbar atau Pilkada serentak 2020.

Hal ini juga sama seperti ungkapkan Eda, salah seorang informan umur (31 tahun) Ia merupakan ibu rumah tangga yang berdomisili di kota Padang.

 “Kalau menurut pandangan kak harus adanya “program yang kontinuitas (berkesinambungan)”, yang diedukasi kepada masyarakat. Karena sejauh ini, masyarakat lebih aktif untuk menyuarakan serta menggali informasi tentang perkembangan politik ketika adanya “Pesta Pemilu.” Seakan-akan sudah menjadi budaya yang terbentuk secara alamiah dari masyarakat kita sendiri.  Programnya bisa seperti : menggalakan transparansi pelayanan publik di KPU sendiri dulu. Seperti : memberikan wadah untuk masyarakat bisa menyampaikan kritik sampai mencari informasi sekecil apapun melalui badan khusus pelayanan KPU.  Bisa memanfaatkan media online atau membuat “event-event  yang bisa melibatkan partisipasi masyarakat.” Jadi bisa mengedukasi masyarakat untuk aktif dan meningkatkan literasi masyarakat. Butuh proses memang, namun jika memang benar-benar dikonsep, ini bisa jadi suatu inovasi dalam demokrasi bangsa Indonesia”.

Poin demi poin yang dapat dilihat dari pentingnya branding juga di ungkapkan Eda menggunakan media sosial, untuk membuat aktifitas inovatif yang dapat mengingatkan masyarakat terhadap momen-momen pemilihan baik itu Pilkada dan Pemilu. Tahap itu menunjukkan eksistensi KPU Sumbar memberikan edukasi yang lebih kreatif. Dengan cara menggandeng akun instagram yang sudah viral di Sumatera Barat sebagai media partner, untuk memberikan pengetahuan sekitar Pilkada.

Melakukan personal branding adalah, jalan terbaik untuk langkah awal agar dikenal oleh masyarakat setempat. Personal branding merupakan strategi memengaruhi orang dengan menayangkan identitas diri di depan publik untuk membangun presepsi dan perasaan bagi yang melihat apa yang dilakukan seseorang, sehingga masyarakat yang melihat tertarik dan simpati terhadap aksinya.

Selain itu, KPU Sumbar perlu menggandeng anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi memberikan arahan agar masyrakat yang belum ikut berpartisipasi politik menjadi tertarik. Seperti yang disampaikan oleh Alfi umur (21 tahun), seorang mahasiswi yang berasal dari kabupaten Solok.

 “dengan melibatkan anak-anak muda sebagai panitia KPU, Terus anak-anak muda itu bisa mengajak orang sekitarnya untuk memilih. Kan yang muda lebih aktif untuk sosialisasi Pemilu, kalau yang tua-tua kan kurang produktif “

Keterangan tersebut, menunjukkan perlu adanya persuasi dari pemuda-pemuda Indonesia untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam politik secara aktif.

PERSONAL BRANDING CALON KEPALA DAERAH

Kebutuhan personal branding, seakan penting untuk memberikan pengetahuan masyarakat terhadap kandidat politik. Bahkan personal branding dapat menjadi magnet bagi masyarakat yang belum menentukan pilihan atau masih ingin golput, memiliki kesempatan berpikir untuk ikut partisipasi politik karena personal branding yang ditampilkan secara menarik ditampilkan. Memberikan sentuhan awereness (kesadaran) terhadap diri kandidat untuk mengenalkan diri di media sosial dan media massa.

            Imni (23 tahun) seorang praktisi media sosial, sekaligus masyarakat Sumatera Barat yang merupakan seorang pengusaha di kota Padang menekankan bahwa personal branding lewat media sosial sekarang ini peluang bagi kandidat menarik perhatian untuk dipilih dan peluang juga mengajak masyarakat ikut partisipasi politik.

 “Menurut Imni pribadi, secara orang yang masih berpartisipasi aktif di politik juga aktif di sosial media. Sebenarnya media sosial itu adalah salah satu peluang sih, untuk meningkatkan awareness masyarakat lagi terhadap politik Indonesia. Mungkin sosial media itu membangun brand awareness nya si pelaku yang jadi kandidat sih, ketika sosial media itu mengonsepkan kita bisa dekat dengan siapa aja termasuk kayak Imni di bidang usaha nih, dengan sosial media Imni lebih dekat sama pasar Imni iya kan. Imni bisa bangun pasar Imni, harusnya sih kandidat ini juga melakukan yang demikian. Sayangnya, personal branding yang mereka lakukan itu sampai saat ini belum ada yang dikatakan bagus, kenapa?. Karena masih bisa dilihat kubu mana dan kubu mana, harusnya personal branding itu mengantarkan opini masyarakat tanpa ada embel-embelnya gitu lo, nah artinya mungkin efektivitasnya masih kurang di penggunaan sosial media untuk kandidatnya bukan KPU nya. Kalau KPU dari Imni pribadi mereka sudah menjalankan kinerjanya, tugasnya, dengan sebaik-baiknya, apa pun lininya zaman politik, kita harus gandeng media partner khususnya media sosial. Karena itu akan membantu brand awareness kandidat juga, habis itu juga apa info-info grafis yang bikin si pengguna sosial yang mengkonsumsi bakal lebih yakin untuk ga golput nah segala macamnya”

Imni memandang belum ada kandidat calon kepala daerah di Sumatera Barat, yang benar-benar fokus mengurus akun media sosial untuk kepentingan branding. Padahal pemilih milenial di era digital mengetahui akses informasi tentang profil seseorang lewat postingan-postingan media sosial.

Maka dari itu, fokus kandidat juga harus mengenalkan dirinya pribadi disamping itu mengajak/kampanye masyarakat Sumatera Barat ikut partisipasi politik. Ia memandang, harus ada usaha kandidat yang ekstra melakukan kampanye, ketimbang KPU yang terlalu lantang dengan memberikan informasi agar ikut memilih kandidat dan datang ke TPS.

            Sementara itu, Imni juga menganjurkan adanya media partner dari media sosial yang sudah viral akunnya. Dibuktikan dengan banyak visitor akun tersebut setiap harinya, baik itu dari media sosial yang fokus kepada hiburan, seni, berita dan pariwisata untuk diajak kolaborasi bergotong royong sukseskan Pilkada Sumatera Barat 2020.

            Tujuannya kembali kepada awereness masyarakat, menyadari demokrasi sangat penting ditandai bersama partisipasi politik. Personal branding sebagai pembuka jendela agar masyarakat tahu dan ingat tanggal berapa memilih, apa keunggulan program, dan mempertimbangkan dominasi pengunjung datang ke TPS.

            Kesamaan tersebut juga tergambar dari pandangan Mawar (bukan nama sebenarnya, umur 32 tahun), seorang masyarakat umum di Sumatera Barat. Pandangannya, partispasi politik masyarakat Sumatera Barat bisa dibilang baik.

“Kalau untuk partisipasi politik, itu sepertinya untuk antusiasme pemilih itu sudah baik. Tapi mungkin lebih ke persoalan teknis saja, mungkin untuk kedepannya KPU Sumbar lebih kepada sosialisasi baik itu secara tatap muka atau langsung kepada masyarakat. Kemudian untuk tatap muka atau sosialisasi kepada pemilih pemula, kemudian dalam hal sosialisasi untuk calon lebih ditingkatkan lagi dari pada tahun dulu gitu. Kali ini sepertinya kandidat tidak dari awal turun ke masyarakat, jadi masyarakat pun ketika memilih mereka tidak punya pedoman siapa yang akan mereka pilih atau mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Karena di beberapa tempat kabarnya ada yang seperti serangan fajar dan sebagainya ada politik uang gitu kan”.

Kebutuhan personal branding, perlu dikenalkan kepada masyarakat sejak dini. Lebih cepat lebih baik, menurut Mawar enam bulan sebelum Pilkada sudah harus kampanye. Untuk menghindari adanya kecurangan dalam kompetisi politik, bagi kandidat yang mencalon. Sebab Mawar juga ada menemui kasus serangan fajar dan politik uang di Sumatera Barat.

Gambaran ini perlu diantisipasi dengan adanya penangkalan, agar tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan kandidat lain. Keadaan seperti ini, harus dicitrakan oleh pasangan kandidat bahwa mereka akan menerima konsekuensi hasil Pilkada.

Apabila ingin maksimal, tentu saja adanya suatu pendekatan inovatif, kreatif yang bisa dilakukan kandidat untuk menarik calon partisipasi cenderung memilihnya. Kandidat dituntut bisa memainkan isu positif tentang dirinya, tanpa menjatuhkan lawan politiknya.

PILKADA BADUNSANAK

Dalam dinamika politik, juga diperlukan adanya kedamaian kompetisi politik. Politik tujuannya untuk memilih pemimpin daerah, bukan mencari musuh politik yang akan mengakibatkan permusahan, iri dan dengki. Tujuan utama Pilkada, melihat antusias suara masyarakat terhadap kandidat yang telah mendaftar ke KPU.

Kebaruan konsep yang peneliti temukan dalam damainya perjalanan politik adalah Pilkada Badunsanak. Badunsanak  merupakan bahasa Minang yang berarti kekerabatan dalam hubungan seseorang berdasarkan garis keturunan. Bisa dibilang persaudaan yang tidak akan mungkin saling memutuskan silaturahmi.

Secara luas peneliti memberikan definisi Pilkada Badunsanak, agar terjadinya kedamaian situasi politik tanpa merusak hubungan kekeluargaan antara satu orang dengan orang lainnya. Belajar dari pengalaman pemilu 2019, menunjukkan adanya perpecahan saudara karena berbeda pandangan politik. Dengan adanya istilah cebong dan kampret mengakibatkan konflik dan akhirnya tidak saling sapa.

Mereka merupakan korban politik, yang sama-sama tidak mau menerima pandangan saudaranya, sehingga memutuskan diri untuk menutup akses komunikasi. Kedewasaan berpikir ini, perlu dicerminkan pada Pilkada 2020 mendatang bahwa Sumatera Barat punya cara menenangkan situasi politik. Menyebarkan opini Pilkada Badunsanak, dapat mengakrabkan antar partai politik dan candida calon kepala daerah.

Seperti yang ungkapan ZE (50 tahun), seorang masyarakat yang berasal dari Pesisir Selatan menyatakan bahwa Pilkada Badunsanak menjadi pelipur perbedaan pandangan politik. Beliau mencoba memaparkan dengan bahasa Minang saat diwawancari, yang akan peneliti jelaskan pada paragraf berikutnya.

“nyo duo sisi mah, bagi peserta politik dan bagi partisipan. Kalau peserta tu kan urang nan sato menjadi sato jadi politik. Dari pihak urang nan sato tidak boleh money politik, kemudian indak buliah black campign. Kemudian intervensi ndak buliah do kan, itu baru dari segi negatif baru kan. Kemudian dari segi positif kan kampanye damai, kampanye basaudara atau Pilkada Badunsanak ujuangnyo kan untuak kito basamo kan untuak mamiliah pemimpin, jan terpecah belah lo awak dek gara-gara memilih pemimpin. Cuma yang akan dijual itu program-program, ide-ide demi pembangunan daerah”.

Beliau memandang dari segi partisipasi politik ada dua sisi, bagi peserta politik dan bagi partisipan. Partisipan yaitu mereka yang ikut menjadi kandidat di ranah politik. Menurut ZE orang yang ikut terlibat dalam politik, tidak boleh menggunakan kecurangan untuk kemenangannya. Baik seperti politik uang, kampanye hitam dan mengintervensi orang lain agar memilih diriya.

ZE memberikan pandangan bahwa, terjadinya partisipasi politik yaitu dengan adanya kampanye damai, kampanye bersaudara dan Pilkada badunsanak. Masyarakat fokus memilih sesuai dengan pilihan hati nurani, dan menjadikan Pilkada sebagai kepentingan bersama. Bukan fokus kepada isu saling menjatuhkan lawan politik, membuat masyarakat risih dan tidak mau ikut mencoblos.

Segala bentuk perpecahan dalam Pilkada 2020 harus dihindari, karena akan merugikan tenaga, emosi dan hasunya nilai silaturahmi antar masyarakat di Sumatera Barat. Kandidat juga bisa lebih mengedepankan ide-ide pembangunan daerah dan juga mengusung program-program terbaik demi kemaslahatan daerah.

Dibantu oleh pengaturan parti yang sehat dalam membina kader agar tetap tertib kapanye. Begitu juga adanya dukungan politik yang sehat dari elite semua partai, memberikan edukasi politik kepada para kader menjaga ketertiban berjalannya Pilkada serentak 2020.

KESIMPULAN

Pilkada serentak 2020 perlu dipersiapkan sebaik mungkin oleh KPU Sumbar, menggunakan kekuatan komunikasi sebagai senjata penyampaian informasi untuk masyarakat Sumatera Barat secara offline dan online.

Peneliti melihat ada tiga pokok poin, yang bisa diperhatikan oleh KPU Sumbar, Kandidat Pilkada dan masyarakat. Pertama, KPU melakukan branding kelembagaan yang mengantarkan daya ingat masyarakat bahwa Pilkada itu penting, sehingga mereka ikut berpartisipasi politik aktif.

Kedua, Personal branding kandidat kepala daerah yang dilakukan untuk ikut secara aktif lewat dorongan dan kampanye bahwa ikut memilih berarti semakin meningkatkan IDI, menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Ketiga, Pilkada badunsanak  yang akan mengantarkan Pilkada Sumatera Barat kepada politik yang sehat dan damai patut dicontoh oleh daerah lain.

1.       DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asrinaldi (2018). Politik dan Pemerintahan di Sumatera Barat. CV. Rumahkayu Pustaka Utama, Padang.

Creswell, John (2017). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif. Kuantitatif dan Campuran. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Haryanto, Gun Gun (2012). Public Relations Politik. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Mukarom, Zaenal (2016). Komunikasi Politik. CV Pustaka Setia, Bandung.

Nimmo, D. (2007). Political communication and public opinion in America,atau komunikasi politik: komunikator, pesan dan media, Cetakan kedua, terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Tesis

Febriani (2016). Personal Branding Irwan Prayitn dan Nasrul Abit Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Jurnal

Anshari, Faridhian (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 8, Nomor 1, Oktober 2013 91.

Susanto , Eko Harry (2013). Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember.

Wiguna (2014). Tinjauan Buku Anwar Abugaza Social Media Politica: Gerak Massa Tanpa Lembaga Jakarta Volume III Nomor 2 Oktober 2014 ISSN 2301-9816 JURNAL Komunikasi Indonesia.

Zainal, Munawaroh Loina Lalolo Krina Perangin-angin (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial. Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 4, Januari 2018, hlm 737-754.

Surat Kabar

Kompas (2019). Kekuatan Modal Berpotensi Usik Pilkada 2020. Terbitan Kamis, 07 November 2019.

Padang Ekspres (2019). Dana Hibah Pilkada Smmbar 2020 Capai Rp 131 Miliar. Terbitan Rabu, 30 Septmber 2019.

Internet

BPS Sumbar (2019).https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2019/06/17/321/penduduk-provinsi-sumatera-barat-menurut-kabupaten-kota-2019.html. diakses pada tanggal 06 November 2019.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat 2018 No. 48/08/13/Th. XXII, 05 Agustus 2019.

KPU Sumbar (2019). https://sumbar.kpu.go.id/,diakses pada tanggal 06 November 2019.

Leave a Comment.